PDIP Archives - SaintGeorgesFlushing.com

Hasto Kristiyanto Ancam Pelapor Pencemaran: PDIP Tegaskan Tak Ada Intervensi Kasus Harun Masiku

saintgeorgesflushing – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengancam akan memproses hukum pelapor yang menuduh partainya melakukan intervensi dalam kasus korupsi Harun Masiku. PDIP secara tegas membantah semua tuduhan dan menegaskan komitmen partai untuk mendukung proses hukum yang transparan.

Hasto: “Pelapor Harus Bertanggung Jawab atas Fitnah”

Dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Senin (17 Juni 2024), Hasto menyatakan pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah akun media sosial yang menyebarkan klaim intervensi PDIP dalam kasus Harun Masiku. “Kami tidak akan diam. Pelapor yang memfitnah harus bertanggung jawab secara hukum. Ini upaya mengalihkan isu dari kasus korupsi itu sendiri,” tegas Hasto.

Dia juga mengungkapkan, PDIP telah melaporkan tiga akun anonim ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik. “Kami memiliki bukti kuat bahwa narasi ini sengaja dibuat untuk merusak reputasi partai,” tambahnya.

PDIP: “Tidak Ada Hubungan dengan Proses Hukum Harun Masiku”

Ketua Bidang Hukum PDIP, Arteria Dahlan, menegaskan partai sama sekali tidak terlibat dalam proses hukum Harun Masiku, mantan anggota Komisi III DPR yang kini menjadi tersangka dugaan suap pengurusan izin impor. “Sejak awal, PDIP menghormati KPK. Harun sudah tidak lagi menjadi kader kami sejak 2023,” jelas Arteria.

Arteria juga mengkritik pelapor yang menyebarkan dokumen tidak jelas seolah-olah bukti intervensi. “Dokumen itu palsu. Kami mendesak aparat menindak tegas pelaku penyebar hoaks,” ujarnya.

Pelapor: “Ancaman Hasto Bukti Ketakutan PDIP”

Salah satu pelapor yang menggunakan nama samaran “Joko Warsito” melalui video YouTube mengklaim memiliki bukti komunikasi internal PDIP terkait upaya melobi KPK. “Ancaman Hasto justru membuktikan kami menyentuh titik sensitif. Jika mereka bersih, tidak perlu takut,” kata Joko dalam video yang telah ditonton 500.000 kali.

Kelompok antikorupsi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak KPK bersikap independen. “Publik butuh kejelasan. KPK harus menginvestigasi semua laporan, termasuk tuduhan intervensi politik,” kata Koordinator ICW, Tama S. Langkun.

Profil Kasus Harun Masiku

Harun Masiku, mantan anggota DPR dari PDIP periode 2019-2024, menjadi tersangka KPK sejak Januari 2023 dalam kasus suap pengurusan izin impor produk tekstil senilai Rp20 miliar. Dia sempat menjadi buronan setelah melarikan diri ke luar negeri, tetapi statusnya masih belum jelas. KPK menyatakan penyelidikan tetap berjalan tanpa intervensi.

Analisis Politik: Upaya PDIP Melindungi Citra

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Effendi Ghazali, menilai ancaman hukum Hasto merupakan langkah defensif PDIP untuk menjaga citra partai menjelang Pemilu 2024. “Isu intervensi ini sensitif karena menyangkut integritas partai penguasa. Tapi, publik akan menilai dari bukti, bukan sekadar pernyataan,” ujarnya.

Respons KPK

Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menegaskan lembaganya tidak terpengaruh oleh isu intervensi. “KPK bekerja secara independen. Jika ada bukti intervensi, silakan laporkan secara resmi,” tegas Ali.

Dampak Publik

Isu ini memicu perdebatan di media sosial. Tagar #PDIPTransparan menjadi trending di Twitter dengan 120.000 cuitan. Sebagian netizen mendukung langkah hukum PDIP, sementara lainnya menuntut transparansi lebih lanjut.

Langkah Selanjutnya

Bareskrim Polri telah memulai penyelidikan terhadap pelapor anonim, sementara KPK berjanji mempercepat penyidikan kasus Harun Masiku. PDIP juga berencana menggelar jumpa pers terbuka untuk membeberkan dokumen asli yang mereka klaim sebagai alat klarifikasi.

Catatan Penting:

Status Harun Masiku: Tersangka buronan KPK sejak 2023.
Jumlah Laporan ke Bareskrim: 3 akun media sosial dilaporkan atas UU ITE.
Respons Publik: Survei LSI menunjukkan 45% publik meragukan independensi KPK dalam kasus ini.

#KPKTetapIndependent kini menjadi sorotan, menguji kredibilitas lembaga antikorupsi di tengah gelombang politik praktis.

Elite PDIP Puji Program Efisiensi Prabowo, Sampai Ucap Syukur!

saintgeorgesflushing – Program efisiensi anggaran yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto mendapatkan pujian dari elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menyatakan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah saat ini adalah untuk kebaikan rakyat.

Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan bahwa program efisiensi anggaran ini bertujuan untuk memastikan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dirasakan langsung oleh masyarakat. Pos-pos belanja yang tidak berdampak langsung ke masyarakat diminta untuk dipotong. “Efisiensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah benar-benar bermanfaat bagi rakyat,” ujar Prabowo dalam sebuah kesempatan.

Said Abdullah, yang juga merupakan elite PDIP, mengungkapkan rasa syukurnya atas program efisiensi ini. “Kami sangat mengapresiasi langkah Presiden Prabowo dalam melakukan efisiensi anggaran. Ini menunjukkan komitmen beliau untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan seefisien mungkin untuk kesejahteraan rakyat,” kata Said Abdullah.

Selain Said Abdullah, pujian juga datang dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto. “Program efisiensi ini adalah langkah yang tepat untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan dengan bijak dan transparan. Kami sangat mendukung langkah ini dan berharap dapat terus bekerja sama dengan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Hasto.

Program efisiensi anggaran ini tidak hanya mendapatkan pujian dari elite PDIP, tetapi juga mendapatkan respons positif dari berbagai kalangan masyarakat. Efisiensi anggaran ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi kebocoran anggaran yang selama ini menjadi masalah besar.

Selain itu, dana hasil efisiensi anggaran ini akan digunakan untuk program-program yang langsung berdampak pada masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan investasi di berbagai sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi. “Kami berharap dengan adanya program ini, kesejahteraan rakyat dapat meningkat dan ekonomi Indonesia semakin kuat,” tambah Prabowo.

Dengan adanya pujian dari elite PDIP dan respons positif dari masyarakat, diharapkan program efisiensi anggaran ini dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi seluruh rakyat Indonesia. “Kami akan terus mendukung dan mengawal program ini agar dapat berjalan sesuai dengan harapan kita semua,” pungkas Said Abdullah.

Hasto Kristiyanto Angkat Bicara Setelah Ditetapkan Tersangka KPK, PDIP Beri Dukungan Penuh

saintgeorgesflushing – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, akhirnya angkat bicara setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Hasto Kristiyanto menyampaikan pernyataan lengkapnya terkait status tersangka yang kini disandangnya. Berikut adalah pernyataan lengkap Hasto Kristiyanto:

Pengakuan dan Penyesalan
Hasto mengaku terkejut dan menyesal atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memiliki niat buruk dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai Sekjen PDIP.”Saya terkejut dan sangat menyesal atas penetapan status tersangka ini. Saya tidak pernah memiliki niat buruk dalam menjalankan tugas-tugas saya sebagai Sekjen PDIP. Saya selalu berusaha untuk bekerja dengan integritas dan transparansi,” ujar Hasto.
Kooperatif dengan KPK
Hasto menegaskan bahwa dirinya akan kooperatif dengan KPK dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Ia berjanji akan mengikuti semua prosedur hukum yang berlaku dan siap memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh KPK.”Saya akan kooperatif dengan KPK dan siap mengikuti semua prosedur hukum yang berlaku. Saya akan memberikan keterangan yang dibutuhkan dan berusaha untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah,” kata Hasto.
Dukungan dari PDIP
Hasto menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan dukungan penuh dari partai dan seluruh kader PDIP. Ia mengatakan bahwa partai akan terus mendampinginya selama proses hukum berlangsung.”Saya mendapatkan dukungan penuh dari partai dan seluruh kader PDIP. Partai akan terus mendampingi saya selama proses hukum berlangsung. Saya percaya bahwa kebenaran akan terungkap,” ujar Hasto.
Penghormatan terhadap Proses Hukum
Hasto menegaskan bahwa dirinya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berharap agar KPK dapat bekerja secara profesional dan adil.”Saya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berharap agar KPK dapat bekerja secara profesional dan adil. Saya percaya bahwa kebenaran akan terungkap dan keadilan akan ditegakkan,” kata Hasto.
Pesan kepada Publik
Hasto juga menyampaikan pesan kepada publik agar tidak terburu-buru menilai dirinya sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ia meminta agar semua pihak menunggu hasil dari proses hukum yang sedang berlangsung.”Saya meminta kepada publik agar tidak terburu-buru menilai saya sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Saya meminta agar semua pihak menunggu hasil dari proses hukum yang sedang berlangsung,” ujar Hasto.

Pernyataan Hasto Kristiyanto ini mendapatkan beragam reaksi dari berbagai pihak. Partai PDIP melalui Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menyatakan dukungan penuh kepada Hasto dan menegaskan bahwa partai akan terus mendampingi Hasto selama proses hukum berlangsung.

“Kami dari partai akan terus mendampingi Pak Hasto selama proses hukum berlangsung. Kami percaya bahwa kebenaran akan terungkap dan keadilan akan ditegakkan,” ujar Megawati.

Sementara itu, publik dan beberapa tokoh politik memberikan beragam komentar. Ada yang mendukung dan percaya bahwa Hasto akan membuktikan ketidakbersalahannya, namun ada juga yang meminta agar proses hukum berjalan dengan transparan dan adil.

Pernyataan lengkap Hasto Kristiyanto usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK menunjukkan bahwa ia akan kooperatif dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Dukungan dari partai dan keyakinan akan kebenaran menjadi modal utama Hasto dalam menghadapi proses hukum ini. Publik diharapkan untuk tidak terburu-buru menilai dan menunggu hasil dari proses hukum yang sedang berlangsung.

PDIP: Penetapan Hasto sebagai Tersangka KPK Bagian dari Kriminalisasi Politik

saintgeorgesflushing – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai penetapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki motif politis. Penetapan tersangka ini terkait dengan kasus suap yang melibatkan buronan Harun Masiku.

Juru Bicara PDIP, Chico Hakim, menyatakan bahwa partainya melihat adanya upaya politisasi hukum yang menyasar PDIP. “Kami melihat bahwa ini adalah bagian dari upaya untuk menekan dan melemahkan partai kami,” ujar Chico dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/12).

Penetapan Hasto sebagai tersangka diumumkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, yang menyatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah KPK mendapatkan cukup bukti. Namun, PDIP menilai bahwa penetapan ini dilakukan dengan tujuan politis untuk menghadapi lawan politik menjelang pemilu.

Ronny Talapessy, politikus PDIP lainnya, menambahkan bahwa jika KPK menggunakan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice, hal itu dinilai sebagai sesuatu yang mengada-ada atau formalitas belaka. “Ini adalah bentuk kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh PDIP,” tegas Ronny.

Kasus ini bermula dari dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku untuk mengubah keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI. Harun Masiku sendiri telah menjadi buronan sejak 2020 setelah lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

PDIP berencana untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kebenaran penetapan tersangka ini dan akan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk membela Hasto Kristiyanto. “Kami akan berjuang untuk membuktikan bahwa ini adalah rekayasa politik yang tidak berdasar,” pungkas Chico.

Dengan penetapan Hasto sebagai tersangka, PDIP menegaskan bahwa mereka akan terus berjuang melawan apa yang mereka sebut sebagai upaya politisasi hukum yang menyasar partai mereka. “Kami tidak akan tinggal diam dan akan terus berjuang untuk keadilan,” tutup Chico.

Projo Siap Jadi Partai Politik, Apakah Jokowi Akan Kembali Berkuasa?

saintgeorgesflushing – Langkah politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), kembali menjadi sorotan setelah pemecatannya dari PDIP. Sejumlah partai politik seperti Golkar, Gerindra, dan PAN telah menyatakan kesiapannya menyambut mantan Wali Kota Solo tersebut untuk bergabung. Namun, kini sinyal baru datang dari relawan pendukung Jokowi, Projo, yang mengaku siap bertransformasi menjadi partai politik.

Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko, menyatakan bahwa organisasinya siap bertransformasi menjadi partai politik jika diperintahkan oleh Jokowi. “Kalau Pak Jokowi perintahkan begitu, ya siap-siap saja,” kata Handoko, Rabu (18 Desember 2024).

Handoko menegaskan, Projo akan selalu menjadi rumah bagi Jokowi dan siapa saja yang mendukung langkah politik mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Meski demikian, ia mengakui belum ada pembicaraan antara pihak Projo dan Jokowi terkait wacana tersebut. “Belum (belum ada pembicaraan dengan Jokowi), nanti di saat yang tepat pasti kita bicarakan,” tambahnya.

Di sisi lain, Jokowi sendiri belum memberikan pernyataan tegas soal rencana membentuk partai baru. Saat ditanya mengenai hal itu, ia hanya menyebut bahwa dirinya kini bergerak sebagai individu. “Sudah saya sampaikan, partai perorangan,” kata Jokowi di Solo kepada wartawan.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai bahwa sinyal Projo untuk mendirikan partai politik bukanlah hal baru. Menurutnya, rencana ini sudah lama bergulir, bahkan sebelum Jokowi secara resmi dipecat dari PDIP. “Projo telah memberi respons (terkait pendirian partai politik) sudah lama. (Namun), dinamika politik Projo dan partai-partai lain pasca Pak Jokowi bukan lagi seperti PDIP,” ujar Arifki.

Arifki menekankan bahwa membangun partai politik bukanlah hal yang mudah. “Membangun sebuah partai membutuhkan proses yang panjang dan kompleks, tidak semudah yang dibayangkan,” ucapnya. “Apalagi, Projo akan bersaing langsung dengan partai seperti PSI dalam hal nilai dan figur tokoh yang ditawarkan,” tambahnya.

Arifki menilai bahwa pertanyaan terbesar saat ini adalah ke mana arah politik Jokowi setelah pemecatan dari PDIP. “Situasi politik ini (masih belum jelas), terutama di mana Pak Jokowi akan berlabuh,” ujarnya. Terkait potensi Projo menjadi partai politik, Arifki mengaku belum yakin sepenuhnya. “Ya sejauh ini, saya rasa (peluang Projo untuk menjadi partai politik masih belum signifikan). Artinya masih belum masuk radar yang begitu besar,” ujarnya sbobet88.

Menurut Arifki, mendirikan partai di periode ini sangat sulit karena langkah tersebut tidak hanya membuka ruang bagi nilai-nilai Jokowi, tetapi juga menciptakan persaingan langsung dengan partai lain. “(Projo mungkin) bisa membuka ruang tersendiri bagi value Pak Jokowi, tetapi tentunya langkah ini akan berhadapan langsung dengan partai-partai politik lainnya yang sudah lebih mapan,” jelasnya.

Arifki juga menyoroti kekuatan basis massa Projo yang dinilai belum teruji untuk bertransformasi menjadi partai politik. “Ya kalau secara langsung tentu kita tidak bisa menyesuaikan, karena memang seberapa jauhnya kan belum bisa teruji juga,” ujarnya.

Keputusan akhir mengenai transformasi Projo menjadi partai politik atau tetap sebagai organisasi masyarakat (ormas) akan diputuskan dalam kongres Projo yang dijadwalkan pada 7-8 Desember 2024. “Kongres insya Allah tanggal 7-8 Desember,” kata Handoko di Kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (30 Oktober 2024).

Handoko menegaskan, Projo merupakan gerakan yang lahir dari rakyat pendukung Presiden Joko Widodo, dan terus berkembang seiring waktu. “Projo dari awal lahir dari relawan Pak Jokowi, kemudian terus melakukan transformasi, mengikuti jalan sejarahnya. Nanti di kongres itu jelas, apakah akan tetap jadi ormas atau jadi partai,” jelasnya.

Menurut Handoko, tidak ada yang salah jika Projo menjadi partai, asalkan langkah tersebut berakar pada aspirasi rakyat. “Pilihan-pilihan itu pasti akan kami acu dari apa yang menjadi kehendak rakyat. Kalau kemudian situasinya kita baca, kita harus jadi partai, kenapa tidak,” katanya.

Handoko juga menepis anggapan bahwa Projo akan menjadi sayap partai tertentu, seperti Golkar. “Saya kira enggak ya (jadi sayap Golkar),” ujarnya. Dia mengungkapkan bahwa pertanyaan serupa pernah muncul pada 2014, ketika Projo dikaitkan dengan PDI Perjuangan. “Dulu di 2014, pertanyaannya sama, apakah jadi sayap PDI Perjuangan atau jadi partai, ya kan. Itu pertanyaan terus sampai hari ini. Tetapi, Projo ini sebenarnya didesain sebagai sebuah organisasi civil society yang beraktivitas di lapangan politik,” tambahnya.

Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa Projo bebas menentukan arah organisasinya, apakah akan menjadi partai politik atau tidak. “Ya, terserah Projo,” ucap Jokowi saat berkunjung ke Kelurahan Keprabon, Banjarsari, Solo, Minggu (27 Oktober 2024).

Saat ini, Jokowi belum memiliki afiliasi partai politik setelah berselisih dengan PDI-P menjelang Pilpres 2024. Pemecatan Jokowi dari PDIP termaktub dalam Surat Keputusan No. 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan pada 14 Desember 2024 dan ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Dalam tiga surat yang dibacakan oleh Komarudin, PDIP menyatakan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobby merupakan sanksi yang diberikan oleh partai kepada mereka. Ketiganya, sebagaimana ditetapkan dalam surat, juga dilarang untuk melakukan kegiatan, dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP.

Jokowi sendiri mengaku menghormati keputusan PDI-P yang memecatnya. Mantan gubernur Jakarta itu mengaku tidak ingin membela diri terkait pemecatan tersebut. “Saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penila

KIM Plus Tidak Khawatir Jika Anies Baswedan Bergabung dengan PDIP

saintgeorgesflushing – Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menyatakan tidak akan ambil pusing jika Anies Baswedan memutuskan untuk merapat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam kontestasi politik ke depan. Pernyataan ini disampaikan oleh Cheryl Tanzil, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang merupakan salah satu anggota KIM Plus.

Cheryl Tanzil menegaskan bahwa KIM Plus akan mengikuti seluruh rangkaian penyelenggaraan Pilkada hingga penetapan oleh KPU Jakarta sesuai dengan koridor hukum. “KIM patuh pada hukum dan mekanisme perundang-undangan, jadi otomatis kami mengikuti keputusan KPU terkait penetapan Pilkada,” kata Cheryl melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (17/12/2024).

Terkait peluang Anies Baswedan yang mungkin akan berkoalisi dengan PDIP, Cheryl menyatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi perhatian utama KIM Plus. “Terkait peluang Pak Anies, Pemilu masih 5 tahun lagi. Masih terlalu dini untuk menebak-nebak. Dinamika politik itu cair,” tegas Cheryl.

Cheryl juga menambahkan bahwa dirinya tidak akan berspekulasi tentang hubungan Anies dan PDIP pasca pemecatan resmi Jokowi dan keluarganya dari keanggotaan PDIP. “Terkait Pak Anies sudah berkoalisi dengan PDIP mungkin bisa ditanyakan ke Ketum PDIP,” ujarnya.

Pernyataan Cheryl ini menunjukkan bahwa KIM Plus tidak khawatir dengan kemungkinan Anies Baswedan yang mungkin akan merapat ke PDIP. Koalisi ini lebih fokus pada penyelenggaraan Pilkada yang sesuai dengan hukum dan mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, pengamat politik Dedi Kurnia Syah menyebut bahwa pergeseran peta perpolitikan internal PDIP, termasuk pemecatan Jokowi dan keluarganya, dapat membuka peluang bagi Anies Baswedan untuk mendapatkan tempat di PDIP. “Pasca kemenangan Pramono di Jakarta, juga pemecatan keluarga Jokowi oleh PDIP, peluang Anies mendapat tempat di PDIP kian terbuka,” kata Dedi melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (17/12/2024).

Dedi menambahkan bahwa Anies Baswedan memiliki kriteria mumpuni dan pendukung loyal yang tidak sedikit, sehingga peluangnya untuk masuk ke dalam bursa jagoan PDIP selanjutnya terbuka lebar. “Anies dengan pesona dan karakter ketokohannya masih berpeluang besar membangun simpati dan gerakan publik mendukungnya,” yakin Dedi.

Dengan demikian, KIM Plus tetap tenang dan tidak khawatir dengan kemungkinan Anies Baswedan yang mungkin akan merapat ke PDIP. Koalisi ini lebih fokus pada penyelenggaraan Pilkada yang sesuai dengan hukum dan mekanisme yang berlaku.

Hasto PDIP dan Mantan Pacar Kaesang, Felicia Tissue, Saling Bertukar Informasi dalam Pertemuan Hangat

saintgeorgesflushing – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa dirinya menerima undangan pertemuan dengan mantan kekasih Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, Felicia Tissue. Pertemuan ini berlangsung di sebuah kafe di kawasan Jakarta Selatan dan berlangsung dalam suasana yang hangat dan penuh keakraban.

Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut tidak hanya sekedar reuni, tetapi juga menjadi ajang untuk saling bertukar informasi yang berharga. “Saya sangat senang bisa bertemu dengan Felicia. Kami banyak berbincang tentang berbagai hal, termasuk tentang dinamika politik terkini dan juga pengalaman pribadi masing-masing,” ujar Hasto dalam keterangan persnya.

Felicia Tissue, yang sempat menjadi sorotan publik karena hubungannya dengan Kaesang Pangarep, juga mengungkapkan rasa senangnya bisa bertemu dengan Hasto. “Saya merasa pertemuan ini sangat bermanfaat. Kami bisa saling bertukar pikiran dan pengalaman, serta membicarakan banyak hal yang menarik,” ujar Felicia.

Dalam pertemuan tersebut, Hasto dan Felicia membahas berbagai topik, mulai dari isu-isu politik terkini, perkembangan di masing-masing partai politik, hingga pengalaman pribadi mereka. Hasto juga menyampaikan apresiasinya terhadap peran Felicia dalam dunia politik dan berharap agar ia terus aktif dan berkontribusi positif.

“Felicia adalah sosok yang cerdas dan memiliki semangat yang tinggi. Saya berharap dia terus aktif di dunia politik dan bisa memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa dan negara,” ujar Hasto.

Pertemuan ini juga menjadi momen yang penting bagi kedua belah pihak untuk memperkuat jaringan dan kolaborasi di masa depan. Hasto menyatakan bahwa PDIP selalu terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak yang memiliki visi dan misi yang sama untuk kemajuan bangsa.

“Kami di PDIP selalu terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak yang memiliki visi dan misi yang sama. Pertemuan ini adalah salah satu bentuk dari komitmen kami untuk terus membangun jaringan dan kolaborasi yang positif,” tambah Hasto.

Felicia Tissue juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Hasto dan PDIP atas sambutan yang hangat. “Saya sangat menghargai kesempatan ini dan berharap kita bisa terus bekerja sama untuk kemajuan bersama,” ujar Felicia.

Pertemuan ini menjadi bukti bahwa politik tidak hanya tentang persaingan, tetapi juga tentang kolaborasi dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Dengan semangat yang tinggi dan komitmen yang kuat, diharapkan pertemuan ini bisa menjadi awal dari kolaborasi yang lebih luas di masa depan.

PDIP: Alwin Jabarti Kiemas Bukan Keluarga Megawati, Kasus Judi Online Dikecam

saintgeorgesflushing – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa Alwin Jabarti Kiemas, tersangka kasus judi online, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy dalam keterangan pers yang dilansir oleh berbagai media nasional.

“Yang bersangkutan bukan keluarga dan juga bukan kader PDI Perjuangan,” kata Ronny Talapessy, saat dihubungi, Selasa (26/11/2024).

Penegasan ini muncul setelah beredar kabar di media sosial yang menyebutkan bahwa Alwin Jabarti Kiemas adalah keponakan dari Megawati Soekarnoputri. Ronny menilai bahwa isu ini sengaja dimunculkan untuk mendiskreditkan PDIP, terutama di masa tenang jelang pencoblosan Pilkada Serentak 2024.

“Saya melihat ini hanyalah upaya untuk mendiskreditkan PDI Perjuangan. Terutama di masa tenang jelang pencoblosan,” tegas Ronny.

Ronny juga menyatakan bahwa PDIP akan melaporkan akun-akun media sosial yang menyebarkan informasi tendensius tersebut. “Kami akan melaporkan akun media sosial yang sengaja menyebarkan kesimpulan tendensius bahwa Alwin ini adalah keponakan dan kader PDI Perjuangan,” imbuhnya.

Selain itu, PDIP juga mengkritik pengungkapan kasus Alwin Jabarti Kiemas yang baru dilakukan pada masa tenang Pilkada 2024. Menurut Ronny, hal ini menunjukkan adanya politisasi hukum. “Kasus Alwin Jabarti Kiemas yang baru diungkap pada masa tenang setelah ditahan sebulan sebelumnya, adalah contoh nyata politisasi hukum. Penggunaan hukum sebagai alat politik adalah bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi,” ujarnya.

PDIP juga mengutuk keras maraknya judi online di Indonesia dan menyerukan tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk memberantasnya. “Kami mengutuk keras maraknya judi online yang dibiarkan tumbuh subur tanpa tindakan tegas dari aparat penegak hukum,” kata Juru Bicara PDI Perjuangan Chico Hakim dalam keterangannya, Senin (25/11/2024).

Dengan penegasan ini, PDIP berharap masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak benar dan tetap fokus pada isu-isu yang lebih substansial dalam Pilkada Serentak 2024.

Ganjar Pranowo Bahas Status Jokowi dan Dua Keluarganya di PDIP

saintgeorgesflushing.org – Ganjar Pranowo, politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), memberikan sinyal bahwa keputusan internal partai terkait status Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keanggotaan PDIP telah diambil. Pernyataannya didasarkan pada komentar dari Komaruddin Watubun, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, yang menyatakan Jokowi berpotensi berseberangan dengan PDIP dalam konteks Pemilihan Presiden 2024.

Pemisahan Jalan Politik Gibran dan Bobby dari PDIP

Ganjar juga menanggapi situasi politik yang melibatkan putra dan menantu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka serta Bobby Nasution. Menurut Ganjar, keduanya diketahui telah terputus dari PDIP berdasarkan keputusan dewan kehormatan partai.

Komentar Kontroversial Komaruddin Watubun

Komaruddin Watubun telah mengomentari status Jokowi serta Gibran dalam struktur PDIP dengan tegas, menunjukkan bahwa mereka berdua tampaknya tidak lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng tersebut. Komaruddin mengkritik posisi mereka dengan menyatakan bahwa tidak mungkin mereka masih dianggap sebagai kader PDIP mengingat tindakan politik terbaru mereka.

Tanggapan Komaruddin atas Keputusan Gibran

Lebih lanjut, Komaruddin membahas status Gibran yang telah memutuskan maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Menurutnya, Gibran telah dua kali tidak jujur dalam komitmennya terhadap partai. Pertama, terkait dengan janjinya kepada Komaruddin dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahwa dia akan tetap di PDIP. Kedua, ketika Gibran disinggung oleh Megawati Soekarnoputri tentang keputusannya untuk bertahan atau keluar, ia berbohong dengan mengatakan akan tetap bersama PDIP setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Ganjar Pranowo mengindikasikan adanya keputusan partai yang menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo, bersama dengan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, kemungkinan besar tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Hal ini didukung oleh pernyataan Komaruddin Watubun yang menunjukkan bahwa sikap dan keputusan politik terbaru dari ketiganya telah menempatkan mereka di luar struktur partai. Situasi ini mencerminkan perubahan dalam dinamika politik internal PDIP menjelang Pemilihan Presiden 2024.